Puteri Anggun Amirillis

Implikasi Berlakunya Perpres Nomor 53 Tahun 2023 yang Mengubah Standar Harga Regional Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Terhadap Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi dalam LHP BPK

12 Januari 2024
Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional yang diundangkan dan berlaku pada tanggal 20 Februari 2020. Peraturan Presiden (Perpres) ini menetapkan standar harga satuan regional (SHSR) yang meliputi satuan biaya : honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan biaya pemeliharaan. SHSR digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).Dalam perencanaan anggaran, SHSR berfungsi sebagai: batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, dan bahan penghitungan pagu indikatif APBD. Sedangkan dalam pelaksanaan anggaran, SHSR berfungsi sebagai: batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran dan estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
2023_ART_PP_Puteri_Anggun_Amirillis_05.pdf

Urgensi Prinsip Check and Balances dan Konsep Aturan Detil dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Kondisi Darurat

03 Januari 2024
Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mendapatkan dampak dari keadaan darurat yaitu harus ada pengelolaan APBN pada keadaan darurat. Pengelolaan APBN pada masa darurat tak hanya sekadar menerbitkan aturan khusus, namun aturan tersebut harus dapat memenuhi prinsipprinsip yang telah ada pada pengelolaan APBN yang diterapkan pada keadaan darurat. Prinsip bahwa APBN dipergunakan untuk kepentingan rakyat sangat penting dilakukan untuk menghasilkan check and balances (Arifin P. Soeria Atmadja: 2017). Dengan kata lain pengelolaan keuangan negara pada masa darurat harus tetap berpedoman pada hal-hal pokok yang diatur pada undang-undang yang mengatur keuangan negara, perbendaharaan negara, pemeriksaan dan tanggung jawab keuangan negara, namun tetap sesuai dengan konsep hukum darurat (Beni Kurnia Illahi, et.al: 2021). Hal ini penting karena merupakan sebuah pengaturan yang akan memberikan keyakinan bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk mengeluarkan anggaran belanja yang bermanfaat bagi rakyat
ART_PP_Putri_Anggun_Amirillis_04.pdf

Impact of emergencies in state budget management

01 Desember 2023
The Covid-19 condition which is a global emergency (Richard Danzig: 2021) directs the President with his prerogative to include matters regarding the management of the state budget during the emergency period and also other economic arrangements in Perppu Number 1 of 2020 which has been stipulated as Law Number 2 of 2020.
2022_ART_PP_Putri_Anggun_Amirillis_03.pdf

Dampak ketiadaan perda penetapan ukl/upl pada kepastian hukum dalam pelaksanaan desentralisasi di bidang lingkungan hidup

10 November 2023
Kasus kerusakan mangrove di Pesisir Selatan Sumatera Barat pada tahun 2016-2017 dengan terdakwa adalah seorang Wakil Bupati yang memiliki tanah di kawasan Nagari Mandeh, Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Tanah tersebut dibangun tanpa adanya izin lingkungan. Ketiadaan izin lingkungan itu menjadi mengemuka sebab terjadi kerusakan mangrove tersebut. Tulisan ini memberikan fokus pada ketiadaan izin lingkungan karena tidak ada penetapan jenis usaha yang wajib memiliki UKL/UPL yang seharusnya ditetapkan dengan Peraturan daerah (Perda) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Tulisan ini merumuskan sebuah permasalahan mengenai dampak ketiadaan peraturan daerah yang menetapkan UKL/UPL dengan kepastian hukum dalam pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Kajian dilakukan dengan menganalisis Putusan Pidana Kasus Pesisir Selatan Sumatera Barat. Metode yang digunakan adalah dengan penelusuran literatur dan kajian putusan serta peraturan perundang-undangan. Kesimpulan yang didapatkan adalah desentralisasi penetapan UKL/UPL pada UU No 32 Tahun 2009 masih belum menampakkan kepastian hukum. Sehingga gubernur dan bupati/walikota saling menunggu untuk mengatur hal tersebut pada Peraturan Daerah. Hal itu membawa dampak pada ketiadaan izin lingkungan yang memiliki syarat UKL/UPL. Hal tersebut terjadi karena tidak ada dasar hukum penerbitan UKL/UPL. Kejadian tersebut membawa dampak pada tidak adanya kepastian hukum dalam pembagian kewenangan pusat dan daerah di bidang lingkungan hidup, akhirnya terjadilah kerusakan lingkungan oleh pelaku usaha. Kata kunci: Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL)
2022_ART_PP_Putri_Anggun_Amirillis_02.pdf

Urgensi kejelasan rumusan mengenai kementerian/lembaga yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara

09 Maret 2023
Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 446 K/TUN/2017 mengabulkan permohonan pemohon, di mana putusan kasasi tersebut membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 85/B/2017/ PT.TUN.MDN (PT TUN Medan) dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 20/G/2016/PTUN. JBI (PTUN Jambi). Putusan kasasi menyatakan bahwa objek sengketa berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan bukan merupakan putusan pengadilan tata usaha negara. Sedangkan pada Putusan PTUN Jambi dan Putusan PT TUN Medan tidak mempermasalahkan hal tersebut. Hasil Putusan PTUN Jambi dan PT TUN Medan dicabut oleh Mahkamah Agung. Hal ini tentu merupakan akibat dari ketidakjelasan rumusan mengenai kementerian/lembaga yang mengeluarkan keputusan berupa Keputusan Tata Usaha Negara. Untuk itu rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: bagaimanakah urgensi kejelasan rumusan mengenai kementerian/ lembaga yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara? Bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis
2021_ART_PP_Putri_Anggun_Amirillis_01.pdf

• 1